Ingin Buka Stasiun Pengisian Mobil Listrik? Ini Skema Kerja Samanya
Departemen Tenaga serta Sumber Energi Mineral( ESDM) terus mendesak pengoperasian Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Universal( SPKLU) di Indonesia. Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Departemen ESDM Ida Nuryatin Finahari berkata kalau SPKLU ialah kesempatan bisnis yang bisa dimanfaatkan, baik oleh produsen dalam negara ataupun tubuh usaha.
“ Lewat kerja sama antarinstansi serta tubuh usaha, penyediaan serta pengoperasian secara komersial SPKLU di segala Indonesia bisa diakselerasi, sehingga terus menjadi gampang warga pengguna kendaraan listrik mengisi ulang baterai kendaraannya,” ucap Ida, dilansir dari halaman formal Ditjen Ketenagalistrikan, Sabtu( 10/ 4/ 2021). Selaku upaya pemerintah mewujudkan transisi tenaga mengarah ekonomi rendah karbon serta kurangi ketergantungan terhadap impor produk BBM, Departemen ESDM terus mendesak infrastruktur pengisian listrik buat kendaraan bermotor listrik berbasis baterai( KBLBB) berbentuk instalasi listrik privat ataupun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Universal( SPKLU) serta Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Universal( SPBKLU).
Bagi Ida, belum banyaknya SPKLU yang beroperasi secara komersial jadi tantangan yang wajib dijawab tubuh usaha SPKLU ataupun pemerintah dalam upaya mendesak percepatan KBLBB. Informasi Departemen ESDM menampilkan, pada 2020, sudah ada total 100 unit SPKLU yang tersebar pada 72 posisi, antara lain SPBU serta SPBG, pusat perbelanjaan, perkantoran, zona parkir, dan perhotelan. Tidak hanya itu, ada sebanyak 11 unit SPBKLU yang tersebar pada 10 posisi. Pada 2021 ini, ditargetkan sebanyak 190 unit SPKLU beroperasi dengan sasaran KBLBB merupakan sebanyak 1. 865 unit mobil listrik .
Cocok Peraturan Menteri ESDM No 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Buat Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, penyediaan infrastruktur pengisian listrik buat KBLBB dilaksanakan lewat penugasan kepada PT PLN( Persero). Tetapi demikian, dalam penerapan penugasan tersebut, PLN bisa bekerja sama dengan BUMN serta/ ataupun tubuh usaha yang lain. SPKLU disediakan oleh tubuh usaha SPKLU, ialah pemegang IUPTL terintegrasi serta pemegang IUPTL penjualan yang mempunyai daerah usaha buat melaksanakan penjualan tenaga listrik di SPKLU.
Ida mengantarkan, skema usaha SPKLU buat pemegang IUPTL Terintegrasi Daerah Usaha( TWU) Lintas Provinsi( LP) selaku provider, bisa memakai 5 skema ialah:- Provider, Pemilik, Self Operated( POSO), dengan penyedia listrik, owner, serta pengoperasian SPKLU dicoba oleh provider;- Provider, Pemilik, Privately Operated( POSO), dengan penyedia listrik, owner perlengkapan SPKLU oleh provider tetapi pengoperasian SPKLU oleh tubuh usaha lain pemegang IUJPTL;- Provider, Privately Owned& Operated( PPOO), dengan penyedia listrik oleh provider,
tetapi owner serta pengoperasian SPKLU oleh tubuh usaha lain pemegang IUJPTL;- Provider, Lease, Self Operated( PLSO), dengan penyedia listrik serta pengoperasian oleh provider, tetapi perlengkapan SPKLU menyewa dari tubuh usaha lain;- Provider, Lease, Privately Operated( PLPO), di mana penyedia listrik oleh provider, tetapi menyewa perlengkapan SPKLU serta pengoperasian SPKLU oleh tubuh usaha lain pemegang IUJPTL; Tidak hanya itu, skema usaha SPKLU buat pemegang IUPTL Penjualan Daerah Usaha( PWU) Lintas Provinsi selaku retailer membeli tenaga listrik dari pemegang IUPTL lain, baik Lintas Provinsi( LP) ataupun Non- Lintas Provinsi( NLP) merupakan selaku berikut:- Retailer,
Pemilik, Self Operated( ROSO), dengan penyedia listrik, owner, serta pengoperasian SPKLU dicoba oleh retailer;- Retailer, Pemilik Privately Operated( ROPO), dengan penyedia listrik, owner perlengkapan SPKLU oleh retailer, tetapi pengoperasian SPKLU oleh tubuh usaha lain pemegang IUJPTL;- Retailer, Privately Owned& Operated( RPOO), dengan penyedia listrik oleh retailer, tetapi owner serta pengoperasian SPKLU oleh tubuh usaha lain pemegang IUJPTL;- Retailer, Lease, Self Operated( RLSO), dengan penyedia listrik serta pengoperasian oleh retailer, tetapi perlengkapan SPKLU menyewa dari tubuh usaha lain;- Retailer, Lease, Privately Operated( RLPO), di mana penyedia listrik oleh retailer, tetapi menyewa perlengkapan SPKLU serta pengoperasian SPKLU oleh tubuh usaha lain pemegang IUJPTL;
Baca Juga : Pesona Keelokan Gunung Bromo
Cocok Peraturan Menteri tersebut, tubuh usaha yang mendirikan SPKLU hendak diberikan insentif, antara lain keringanan bayaran penyambungan serta/ ataupun jaminan langganan tenaga listrik cocok dengan syarat peraturan perundang- undangan di bidang tingkatan kualitas pelayanan tenaga listrik serta/ ataupun jaminan langganan tenaga listrik, dan pembebasan rekening minimum sepanjang 2 tahun awal kepada tubuh usaha SPKLU, tubuh usaha SPBKLU, serta owner instalasi listrik privat yang digunakan buat pengisian listrik angkutan universal.“ Selaku insentif bonus, PLN pula merancang buat pemberian diskon tarif tenaga listrik buat pengisian KBLBB pada waktu luar beban puncak, ialah antara jam 22. 00- 04. 00, pada dikala kurva beban PLN rendah,” imbuh Ida.